Review of Sharia Maqashid and Employment Law on the Rights of Women Workers to Wear the Hijab at the Workplace in Pasuruan Regency, East Java

  • Dwi Fidhayanti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keywords: Labor Law, Maqashid Syariah, Women Worker Right

Abstract

Many women work as men. From some BPR and KSP there is a ban on wearing the hijab in the workplace. The veils of worship are covered by the Law. Hijab can avoid bad deeds and avoid temptation. The veil contains maslahah as the goal of the maqashid of shariah. This study aims to identify the factors behind the ban on the use of headscarves by the leadership of BPR and KSP in Pasuruan Regency analyzed by labor law and maqashid syariah. Empirical legal research by using data search methods in the form of questionnaires, interviews and documentation. The results show that financial institutions that make company regulations contain elements of discrimination and violate article 5-6, article 111 paragraph (2) of the Manpower Act. Every Muslim has equal opportunity / Equal Employment Opportunity. Woman veiled in the subject Maqashid Khassah (specific maqashid). The right of women to veil a part of the protection of honor (hifz al'ird). Aurat for Muslim women become treasure and dignity to always be maintained and preserved its security. Wearing the hijab as a preventive measure (saddan lidz-dzari'ah) to preserve the honor of women. QS. Al-Ahzab: 59 wisdom and kausa (al-'illah) is good, that is to cover the genitalia. Closing of her Maqsid's aurat, ie avoiding slander against a woman. Maqashid shariah, which provides a sense of security for women to move. The prohibition of wearing the veil in the workplace is against the maqashid of shariah.

 

Banyak perempuan berkarir sebagaimana laki-laki. Dari beberapa BPR dan KSP terdapat larangan pengenaan jilbab di tempat kerja. Berjilbab bagian ibadah yang dilindungi oleh UU. Berjilbab dapat menghindarkan diri dari perbuatan tidak baik dan menghindari godaan. Berjilbab mengandung maslahah seperti tujuan dari maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi larangan penggunaan jilbab oleh pimpinan BPR dan KSP di Kabupaten Pasuruan dianalisis dengan hukum ketenagakerjaan dan maqashid syariah. Penelitian hukum empiris dengan meggunakan metode pencarian data berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Lembaga keuangan yang membuat peraturan perusahaan mengandung unsur diskriminasi dan melanggar pasal 5–6, pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Setiap muslimah mempunyai kesempatan yang sama/ Equal Employment Opportunity. Perempuan berjilbab dalam bahasan Maqashid Khassah (specific maqashid). Hak perempuan untuk berjilbab bagian dari perlindungan kehormatan (hifz al’ird). Aurat bagi perempuan muslimah menjadi harta dan harkat martabat untuk selalu dijaga dan dilestarikan keamanannya. Mengenakan jilbab sebagai tindakan preventif (saddan lidz-dzari’ah) untuk menjaga kehormatan perempuan. QS. Al-Ahzab: 59 hikmah dan kausa (al-'illah) yang baik, yaitu untuk menutupi aurat. Menutup aurat maqsidnya, yaitu menghindarkan fitnah atas diri seorang perempuan. maqashid syariahnya, yaitu memberikan rasa aman bagi perempuan untuk beraktivitas. Larangan mengenakan jilbab ditempat kerja bertentangan dengan maqashid syariah.

Published
2021-06-28